UMK Klaten Ditetapkan Rp 1,7 Juta, Ini Respon SPSI

KLATEN – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Klaten sebesar Rp 1.795.061,43. Penetapan UMK Klaten ini tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 560/68 Tahun 2018 pada 21 November lalu.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, Budi Wardani mengatakan, tindak lanjut dari SK tersebut pihaknya akan menggelar sosialisasi penetapan UMK. Sosialisasi menghadirkan unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Sudah kami jadwalkan pada 6 Desember nanti dengan mengundang sebanyak 100 perusahaan. Harapannya, Apindo dengan SPSI bisa menerima penetapan UMK sebesar Rp 1,795 juta tersebut. Sehingga mulai Januari 2019 sudah bisa langsung diterapkan,” katanya, Senin (26/11).

Wardani menjelaskan, besaran UMK Klaten tersebut sesuai dengan usulan UMK yang diajukan lewat Dewan Pengupahan. Bahkan nominalnya lebih besar ketimbang SK Gubernur Jateng Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang UMP Jateng 2019 sebesar Rp 1,6 juta. Kendati dalam pembahasan dari pihak SPSI Klaten sempat mengajukan Rp 2 juta.

“Kita tetap berpegang penuh pada peraturan yang ada di PP 78 Tahun 2015 itu. Kalau mengajukan Rp 2 juta, dasarnya dari mana dan bagaimana perhitungannya. Mereka (SPSI) dan pengusaha akhirnya sepakat untuk menerima rumusan usulan dari kami,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua SPSI Klaten Sukadi mengaku, untuk sementara menerima penetapan UMK tersebut. Hal itu mengingat pada 16 September 2016 terdapat kesepakatan jika SPSI di Jateng menerima PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dengan beberapa catatan. Termasuk ketegasan Pemprov Jateng ke perusahaan untuk pemberlakuan upah sektoral sebesar 10 persen dari UMK.

“Meskipun di internal kita sudah ada wacana se-Soloraya setuju jika untuk pengajuan UMK selanjutnya sekitar Rp 2 juta. Namun Rp 1,7 juta itu memang sudah kesepakatan sehingga untuk sementara kami menerimanya. Hanya saja ada beberapa poin yang harus dijalankan gubernur dengan tegas sesuai kesepakatan 16 September 2016 lalu,” pungkasnya.