Terbentur UU MD3, Bawaslu Klaten Kesulitan Jerat Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg DPR RI

KLATEN – Calon legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Golkar, Endang Srikarti Handayani, akhirnya dinyatakan tidak melakukan tindakan pelanggaran kampanye. Pasalnya, Bawaslu Klaten bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kesulitan memproses barang bukti dugaan pelanggaran kampanye.

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Klaten, Tri Hastuti menerangkan, pihaknya menerima laporan dugaan kampanye saat peresmian Joglo Pilar Aspirasi di Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom yang dihadiri sejumlah kepala desa asal Kecamatan Jatinom dan Tulung pada 6 Oktober 2018. Kemudian temuan itu disepakati dalam rapat pleno 14 Oktober jika masuk indikasi pelanggaran pidana pemilu.

“Setelah ada laporan itu, kami melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi. Termasuk kita konsultasikan ke ahli bahasa. Sehingga dalam rapat pleno kedua pada 30 Oktober disepakati untuk dibawa ke Sentra Gakkumdu,” terangnya, Kamis (1/11).

Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polres Klaten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten ini hingga waktu ditetapkan selama 14 hari ternyata masih kekurangan barang bukti. Akibatnya dugaan kasus caleg dari partai berlambang pohon beringin itu sepakat untuk dihentikan sebagai keputusan akhirnya.

“Kita sudah berusaha melengkapi alat bukti rekaman dan video tetapi Kejari meminta dilabforkan. Paling cepat 30 hari sehingga disarankan oleh kepolisian ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten. Tetapi dari Diskominfo meminta perlu izin dari bupati, sudah kita kirimkan suratnnya namun hingga saat ini belum ada balasan,” jelas Hastuti.

Di sisi lain, Sentra Gakumdu juga kesulitan untuk memanggil caleg sekaligus legislator di DPR RI itu. Pihaknya terbentur dengan Undang-undang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Disebutkan, pemanggilan diwajibkan harus meminta izin kepada Presiden yang diperlukan waktu selama 30 hari.

Terpisah, Caleg DPR RI Endang Srikarti Handayani berpendapat, Bawaslu sebagai penyelanggara negara dengan para penegak hukum perlu melakukan kajian bersama mengenai prioritas pelanggaran mana yang harus segera ditindaklanjuti. “Mereka sudah punya alat ukur untuk menentukan dengan sangat profesional sehingga tidak mengganggu pelaksana politik lainnya. Semoga ini bisa menjadi cerminan pelaku politik yang lain,” ujarnya.