Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Klaten Minta OPD Tancap Gas

KLATEN – Serapan anggaran Pemkab Klaten di 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama untuk kegiatan fisik masih seret. Pasalnya, jelang tutup buku, saat ini anggaran yang terserap belum menyentuh angka 60 persen.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Klaten, Pramana Agus Wijanarka menjelaskan, prosentase penyerapan anggarannya khususnya di bawah koordinasi asisten II baru 56,72 persen dari Rp 306, 79 miliar. Total baru ada 575 kegiatan yang telah selesai 100 persen dari 3.073 kegiatan.

“Itu baru sampai Oktober. Untuk November mungkin mengalami kenaikan yang signifikan. Saya yakin 100 persen kegiatan yang ada bisa selesai,” jelasnya, Rabu (5/12).

Diakuinya, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Seperti kendala kepemilikan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan fisik tidak sesuai jadwal karena gagalnya lelang hingga dua kali. Terlebih lagi jika dilakukan penunjukan langsung belum tentu rekanan berminat sehingga urung terlaksana.

“Contohnya saja kita mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar lebih dari provinsi untuk pembangunan inklusi center di Kecamatan Karanganom. Pencairan bantuannya turun di APBD perubahan ini. Sehingga waktunya cukup mepet karena kan harus dilelangkan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten Purwanto Anggono Cipto mengaku terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik hingga akhir tahun ini. Ia menilai pelaksanaan kegiatan fisik masih berjalan seusai dengan rencana meskipun beberapa di antaranya gagal lelang.

“Jangan sampai ada kegiatan yang bermasalah justru menghambat pembangunan. Sehingga jika pengerjaannya melebihi kontrak, maka harus ada payung hukumnya. Termasuk penerapan denda sesuai aturan yang ada,” urainya.

Purwanto menegaskan, kendati pengerjaan melebihi kontrak, tetapi dipastikan tidak melebihi tahun anggaran. Maka itu pihaknya terus mendorong pelaksanaan kegiatan fisik sesuai kontrak yang telah disetujui. Termasuk pengajuan pencairan keuangan tidak boleh melebihi dari 15 Desember 2018. “Jika pengajuan pencairan keuangan lebih dari 15 Desember ya harus dikoordinasikan dulu,” pungkasnya.