Sengketa Pasar Teloyo, Inspektorat Dipolisikan Dugaan Pemalsuan Dokumen

KLATEN – Sengketa kepemilikan lahan Pasar Babadan di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, kembali memanas. Namun kali ini permasalahannya terkait dugaan pemalsuan dokumen kematian keluarga yang mengklaim memiliki lahan, Slamet Siswosuharjo, oleh Tim Audit Inspektorat Klaten.

Anak dari Slamet Siswosuharjo, Sri Mulatsih (35), mengadukan dugaan pemalsuan surat tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Klaten, Kamis (15/11) siang. Pasalnya, dalam surat rekomendasi Tim Audit Inspektorat Klaten pada tahun 2015 itu menyebutkan ayahnya telah meninggal dunia alias almarhum.

“Bapak (Slamet Siswosuharjo-red) disebut almarhum sejak Juni 2015. Padahal kondisi bapak di rumah sampai umur 95 tahun ini masih sehat. Kami berharap, siapa yang menyatakan bapak meninggal dunia dihukum seberat beratnya. Karena ini sudah fitnah,” ujarnya, saat ditemui di Satreskrim Polres Klaten.

Pendamping keluarga Sri Mulatsih, Endro Sudarsono menjelaskan, sumber surat rekomendasi oleh Tim Audit Inspektorat Klaten tersebut diduga berasal dari empat orang di jajaran pemerintah Desa Teloyo. Mereka adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kaur Pembangunanan.

Pihaknya baru mengetahui Slamet Siswosuharjo disebut almarhum berdasarkan surat tembusan Ombudsman Jawa Tengah pada Rabu (14/11) lalu. Sebab, pada hari itu juga, Ombudsman tengah melakukan klarifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Klaten terkait kebenaran surat rekomendasi Tim Audit Inspektorat Klaten tersebut.

“Surat rekomendasi itu asli, tetapi isinya tidak sesuai kenyataan. Jika beralasan salah ketik, dalam keterangan surat itu nama Slamet Siswosuharjo/Slamet Siswodihardjo disebut sebagai almarhum ada empat kali. Maka kalau fakta ini tidak benar, tentunya bisa dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen,” beber Endro.

Menanggapi aduan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Puwanto Anggono Cipto enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya aduan tersebut ke pihak kepolisian. “Karena sudah dilaporkan polisi, ya kita tunggu perkembangannya,” jawabnya singkat.

Sebagai informasi, sengketa Pasar Teloyo bermula dari klaim bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat hak milik (SHM) seluas 2.500 meter persegi atasnama Slamet Siswodihardjo pada tahun 1986. Sedangkan pemerintah desa mengacu Rembug Desa atau musyawarah desa pada 15 Februari 1967 tentang kesepakatan tukar guling lahan sawah yang menjadi Pasar Teloyo sekarang.