Pendaftar Pilkades Lebih dari Lima Orang, Pemkab Klaten Siapkan Sistem Skoring

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah menyiapkan sistem skoring untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 272 desa pada 13 Maret 2019 mendatang. Langkah tersebut guna mengantisipasi membludaknya pendaftaran calon kepala desa yang lebih dari lima orang.

“Ini sedang kita susun sejumlah item yang menjadi penilaian dalam sistem skoring untuk dimasukkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) terkait penetapan calon kepala desa. Nantinya sebelum dibuka pendaftaran, Perbup ini kami sosialisasikan kepada camat, kepala desa serta BPD,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekminto, Kamis (22/11).

Ronny menjelaskan, cakupan item yang menjadi skoring bakal calon kepala desa itu meliputi pengalaman dalam menjabat di pemerintahan desa, usia, hingga latar belakang pendidikan. Sedangkan penentuan poin untuk masing-masing item tersebut masih dalam pembahasan yang cukup alot.

Dengan sistem skoring, lanjut dia, nantinya desa yang memiliki jumlah pendaftar calon kepada desa lebih dari lima akan diumumkan peringkatnya. Bagi pendaftar yang berada di peringkat satu hingga empat sudah dipastikan aman untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa bersangkutan.

“Sedangkan yang berada di peringkat lima dan seterusnya atau memiliki poin sama akan diberlakukan tes seleksi. Di tahapan ini kami menggandeng pihak kampus untuk melakukan tes seleksi. Jika tahapan skoring dan tes seleksi telah dilalui maka panitia pemilihan bisa menetapkan lima calon kepala desa,” jelasnya.

Sebaliknya, jika yang mendaftar hanya terdapat satu bakal calon kepala desa maka pelaksanaan Pilkades diundur selama 20 hari. Tetapi hingga batasan waktu yang ditetapkan tidak kunjung ada yang mendaftar, pelaksanaanya akan ditunda. Adapun jumlah kepala desa yang habis masa jabatannya pada Mei 2019 terdapat 272 orang dari total 391 desa di Klaten.

“Seluruh tahapan dalam Pilkades menggunakan anggarkan di APBD 2019 murni. Baik untuk penyelenggaraan Pilkades tahap pertama pada Maret maupun tahap dua September. Anggaran setiap desa sekitar Rp 40 juta hingga Rp 45 juta, tergantung luasan wilayah dan jumlah daftar pemilih,” pungkas Ronny.