KPU Klaten Ingatkan Pemasangan dan Zona Larangan Alat Peraga Kampanye

KLATEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten mengingatkan partai politik maupun calon legislatif (Caleg) agar mematuhi pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya, pengadaan APK sesuai peraturan KPU (PKPU) difasilitasi oleh lembaga penyelenggara Pemilu ini.

Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani menjelaskan,pihaknya memfasilitasi pengadaan APK meliputi 10 buah baliho dan 16 spanduk untuk setiap partai politik. Sedangkan bagi tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden terdapat 10 buah baliho dan 16 spanduk. Begitu juga untuk setiap calon DPD difasilitasi 10 spanduk oleh KPU.

“Untuk caleg DPRD kan sudah masuk ke pengadaan APK masing-masing partai. Sehingga mereka bisa membaginya sesuai kebijakan dari partai, yakni menurut pembagian dapil (daerah pemilihan). Sedangkan untuk calon DPD hanya spanduk saja, balihonya tidak,” jelasnya, Jumat (8/11).

Kartika mengatakan, masing-masing partai dan tim pasangan calon telah menyetujui desain APK yang telah dibuat sebelum diproduksi secara massal. Selain difasilitasi KPU, masing-masing partai boleh melakukan pengadaan APK sebanyak lima baliho dan 10 spanduk dikali jumlah desa/kelurahan di Klaten. Namun ukuran dan desain tetap sesuai PKPU.

“Baliho dan spanduk akan dicetak terbatas untuk mendapatkan persetujuan kembali sebelum diproduksi massal dua minggu lagi. Di dalamnya akan memuat misi-visi dan foto pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termasuk foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon. Begitu juga APK untuk partai politik juga memuat yang sama tetapi tanpa ada gambar caleg,” jelasnya.

Disinggung zona pemasangan, lanjut dia, APK dilarang dipasang di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit maupun pelayanan kesehatan,gedung milik pemerintahan dan lembaga pendidikan seperti sekolah. APK juga tidak diperbolehkan dipasang di jalan protokol mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsha Klaten hingga monument tenun ATBM lurik di pertigaan Tegalyoso.

“Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi. Dalam pemasangan APK kali ini kita mengedepankan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan,” tutupnya.