Kejahatan Seksual di KKN UGM Jogja, Menteri PPPA Yohana Yembise Minta Pelaku Dihukum Berat

KLATEN – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yohana Yembise meminta kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ditangani secara serius. Bahkan pelaku yang juga berstatus mahasiswa UGM itu juga dihukum seberat-beratnya.

“Kasus ini sudah menjadi berita viral ke mana-mana. Saya sudah minta jajaran dinas untuk menanganinya secara serius. Karena ini berhubungan dengan pemuda atau mahasiswi, bukan anak dibawah umur 0-17 tahun. Kementerian kami wajib melindungi perempuan,” kata Yohana Yembise, usai mengukuhkan¬† Srikandi Sungai Indonesia (SSI) Jawa Tengah di Klaten, Kamis (8/11).

Yohana mengaku, dia telah mendengar kronologis kasus yang menimpa mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Yogyakarta tersebut. Pelaku pelecehan seksual merupakan rekan satu kampus saat keduanya menjalani program kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pada Juni 2017.

“Ini menimpa perempuan korban kejahatan seksual. Saya waktu terima berita itu langsung koordinasi. Dan ternyata kepala dinas sudah tahu duluan karena orang UGM Jogja. Korban sudah melaporkannya ke polisi. Maka kami minta aparat penegak hukum menanganinya secara serius dan pelakunya harus dihukum seberat-seberatnya,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Taman Bambu Senopati (TBS) yang berada di Dukuh Klumutan, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten itu, Yohana juga mensosialisasikan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ia menyebut pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak bisa dijatuhi hukuman kebiri.

“UU Nomor 17 Tahun 2016 ini mengatur predator kejahatan seksual terhadap anak bisa dijatuhi hukuman mati, ditembak mati, hingga kebiri. Bahkan tubuh pelaku bisa diberi chip serta identitasnya diumumkan. Maka kita gabungkan sekaligus program-program kita dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melalui SSI-nya ini,” paparnya.

Yohana berpesan kepada perempuan SSI Jawa Tengah untuk mengedukasi masyarakat dan keluarganya sadar kebersihan lingkungan sungai. Harapannya, keberadaan SSI di Klaten maupun Jateng bisa direplikasikan ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

“karena kebanyakan ibu-ibu yang membuang sampah ke sungai. Mereka harus memiliki kesadaran melindungi anak-anaknya agar tidak menjadi korban saat terjadi bencana. Selain itu, taman di pinggir sungai harus responsif gender dan ramah terhadap anak-anak. Jangan sampai membangun toilet justru mengundang pelaku kejahatan seksual,” pungkasnya.