Jurus Pemkab Klaten Antisipasi “Botoh” Pilkades Serentak di 271 Desa

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mewanti-wanti agar pihak ketiga tidak ikut membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2019. Hal itu menyusul kepastian jadwal Pilkades serentak putaran pertama di 271 desa pada 13 Maret 2019 mendatang.

“Saya pikir tidak mungkin ada makan siang yang gratis. Pasti (pihak ketiga) ada maunya untuk membiayai. Maka kami tegaskan, dilarang keras bagi calon kepala desa atau pihak ketiga untuk membiayai penyelenggaran Pilkades di Klaten,” tandas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekminto, Selasa (4/12).

Ronny mengatakan, hajatan Pilkades serentak Maret nanti telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk alokasi APBD Klaten ke masing-masing desa sebesar Rp 40 juta. Dana tersebut termasuk untuk pengadaan kotak suara, surat suara, honor panitia hingga keamanan.

Sedangkan pembiayaan di luar alokasi APBD seperti penyelenggaraan rapat tambahan dapat ditanggung APBDes. Pihaknya khawatir jika pihak ketiga atau “botoh” ikut membiayai akan mempengaruhi netralitas panitia penyelenggara Pilkades. Apalagi ada persyaratan baru bahwa peserta Pilkades tak dibatasi hanya berasal dari warga desa setempat.

“Kalau sampai terjadi, sangat rawan itu, khususnya panitia. Permendagri juga lebih menekankan pada pelaksanaan yang fairplay sehingga dilarang melibatkan pihak ketiga. Maka di peraturan sudah diatur bahwa untuk pembiayaan hanya ada dua (APBD dan APBDes), tidak ada dari sumber lainnya,” katanya.

Pembentukan panitia Pilkades akan dibentuk masing- masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 5-12 Desember 2018. Apabila selama tahapan Pilkades ditemukan pelanggaran maupun kecurangan dapat diadukan di posko pengaduan tingkat kecamatan. Namun kalau sudah mengarah ke pidana bisa langsung dilaporkan ke kepolisian.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik. Sebelum pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 pada 17 April, masyarakat Klaten melangsungkan Pilkades serentak lebih dahulu. “Hormati perbedaan, tetap tepo seliro dan mengedepankan gotong royong kebersamaan untuk Pilkades Serentak di 271 desa. Jadikan Pilkades sukses tanpa ekses,” ucapnya.