DPRD Klaten Klaim Rampungkan 100 Persen Program Pembentukan Perda

KLATEN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) DPRD Klaten telah menyelesaikan 25 dari 29 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2018. Sedangkan sisa raperda lainnya dijadwalkan selesai penghujung tahun ini.

“Tahun ini kita menjadwalkan 29 raperda selesai ditetapkan hingga 21 Desember. Kini hanya kurang empat raperda saja, tetapi kalau diprosentase sudah 100 persen sesuai perencanaan,” jelas Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Klaten, Jaka Prasetya, Kamis (29/11).

Data dihimpun dari Sekretariat DPRD Klaten, capaian pembahasan raperda tahun ini dibandingkan sebelumnya mengalami peningkatan signifikan. Pasalnya, pada 2017 hanya mampu menyelesaikan 11 perda dari 23 raperda yang direncanakan. Sementara tahun depan sudah terdapat 12 raperda yang masuk Propemperda 2019.

Jaka mengatakan tidak hanya sekedar pembahasan yang mulai diserahkan ke masing-masing komisi saja. Tetapi kesepakatan penentuan jadwal pembahasan raperda dengan Bagian Hukum Setda Klaten juga menjadi salah satu faktornya. Hal ini memudahkan segala proses tahapan karena menjadi lebih terarah.

“Memang secara implisit tidak ada yang namanya pembatasan waktu untuk pembahasan. Tetapi biasanya setiap raperda dapat diselesaikan maksimal dalam waktu dua bulan saja. Jadi dalam dua bulan itu sudah berhasil menyelesaikan empat raperda secara bersamaan dari masing-masing komisi,” jelas Jaka.

Sementara itu, anggota DPRD Klaten dari Komisi II, Darmadi, mengaku optimis bahwa empat raperda tersisa bisa diselesaikan. Meliputi raperda pengelolaan sungai, raperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, raperda pembangunan kawasan perdesaan dan raperda perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retibusi Jasa Usaha.

“Semenjak pembahasan raperda diserahkan ke masing-masing komisi membuat para anggota dewan disibukan untuk bisa menyelesaikan sesuai jadwal yang ditentukan. Terutama dengan melakukan kunjungan kerja guna menunjang pembahasan raperda terkait,” ujarnya.