Disedot Pabrik AMDK, Pajak Air Tanah di Klaten Targetkan Tembus Rp 1,3 Miliar

KLATEN – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten menargetkan meraup pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air tanah sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun ini. Pemungutan pajak air tanah itu menyasar 100 wajib pajak, termasuk pelaku industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten Muh. Himawan menjelaskan, target tersebut dicanangkan seiring terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengan No. 54 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Pergub No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga Pemkab Klaten melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten No. 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

“Perubahan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah ini sudah kita berlakukan untuk penggunaan Agustus dengan penarikan September lalu. Jika melihat perubahan pajak ini, kita optimis bisa mencapai PAD sebesar Rp 1,3 miliar,” jelas Himawan, Rabu (21/11).

Pihaknya mengaku telah mensosialisasikan perubahan harga dasar air tersebut kepada 100 wajib pajak. Dari sosialisasi Perbup No. 22 Tahun 2018 itu, pihaknya mengklaim tidak ada gejolak. Ke depan, BPKD Klaten akan melakukan pendataan ulang untuk mengoptimalkan potensi wajib pajak.

“Dahulu ketika mendapatkan limpahan dari provinsi pada 2011, pendapatan pajaknya hanya Rp 400 juta saja. Bahkan untuk industri besar dalam pemakaian air tanah hanya ditarik hingga Rp 13 juta saja. Tentunya ini sangat kecil sehingga perlu ada penyesuain, termasuk tahun ini ada perubahan harga dasar air,” imbuh Himawan.

Kasubid Penagihan dan Pemungutan BPKD Klaten, Harjanto Hery Wibowo mengungkapkan, perizinan penggunaan air tanah langsung di Pemprov Jateng, namun untuk pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihaknya. Salah satu pelaku industri yang menggunakan air tanah sebagai komoditas utamanya ialah perusahaan AQUA Klaten yang berdiri di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo.

“Sebelum ada perubahan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah ini, penarikan pajak ke mereka rata-rata Rp 50 juta. Sekarang bisa sampai tiga kali lipat atau sekitar Rp 170 juta. Kami optimis dari industri besar ini saja membuat target pajak kita tercapai,” ungkapnya.