Dibawah UMR, Ribuan Guru Honorer K2 Klaten Akhirnya Terima Pencairan Insentif Rp 3,6 Juta/Tahun

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akhirnya mencairkan dana program peningkatan kesejahteraan bagi ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori II, Rabu (28/11). Kucuran dana bersumber dari APBD Perubahan Klaten itu mencapai Rp 4,28 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sri Nugroho menerangkan, pencairan tersebut diatur dalam Perda No. 20 Tahun 2018 dan Perbup Klaten Klaten No. 30 Tahun 2018 serta menindaklanjuti program Bupati Klaten untuk peningkatan kompetensi guru sebagai profesi pendidik. Adapun masing-masing guru menerima Rp 3,6 juta per tahun.

“Program in bagian dari upaya Disdik Klaten untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pencairannya dilakukan satu kali dalam setahun, tanpa dipotong pajak PPH maupun PPn. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada GTT/PTT Kategori II yang secara ikhlas mengabdi sebagai guru,” terangnya.

Ketua Paguyuban GTT/PTT Kategori II Kabupaten Klaten sekaligus tenaga Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Manisrenggo, Hasanudin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Bupati Sri Mulyani untuk menggelontorkan program peningkatan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, gaji yang diterima mereka dari sekolah selama ini terhitung kecil.

“Ini sedikit membuat kami bernafas lega. Karena honor kami per bulan itu rata-rata Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Itu pun lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kami berharap, tahun depan Bupati Klaten berkenan mengalokasikan honor bagi GTT/PTT sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sebagaimana yang diterima di Kabupaten lain,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, peningkatan profesionalitas dari segenap stakeholder pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk terus diupayakan. Apalagi pendidikan merupakan salah satu bidang strategis bagi bangsa ini. Sehingga GTT/PTT merupakan komponen yang turut menentukan bagi keberhasilan bidang pendidikan.

“Menghadapi era globalisasi persaingannya semakin ketat. Kualitas sumber daya manusia akan berhasil melalui sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Maka harus dipahami bahwa peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas tidak bisa dihasilkan secara instan,” katanya.