Berkejaran dengan Pilkades, Ratusan Desa di Klaten Kebut Pengisian Anggota BPD

KLATEN – Sebanyak 391 desa di Kabupaten Klaten mulai menggelar pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain dikejar hajatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada Maret 2019 mendatang, masa jabatan ribuan anggota BPD di Klaten itu berakhir pada 31 Desember tahun ini.

Salah satunya di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi. Desa yang memiliki lima Rukun Warga (RW) ini sudah mengantongi lima calon anggota BPD Gadungan melalui musyawarah RW. Sebab sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Klaten No. 26/2018, jumlah anggota BPD per desa minimal lima orang dan maksimal sembilan orang tergantung jumlah penduduk.

“Untuk Gadungan yang jumlah penduduknya kurang dari 2.000 jiwa maka kuota anggota BPD sebanyak lima orang. Alhamdulillah, total jumlah RW di Gadungan ada lima, maka masing-masing RW memiliki keterwakilan satu anggota BPD. Komposisi ini sama dengan jumlah anggota BPD tiga periode sebelumnya,” kata Kepala Dusun 1 Gadungan, Marsudi Joko WIdodo, Rabu (21/11).

Dalam proses musyawarah di lima RW tersebut, lanjut Joko, tiga calon anggota BPD dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau penunjukkan langsung dari warga, dan dua lainnya melalui pemungutan suara terbanyak. Sebelum ditetapkan, tahapan berikutnya ialah musyawarah Dusun dan musyawarah Desa.

“Begitu anggota BPD telah dilantik oleh Camat, yang pasti tugas terdekatnya ialah membentuk panitia Pilkades. Selain itu, tugas dan fungsi BPD itu menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat. Termasuk menyelenggarakan musyawarah desa hingga membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta APBDes,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Klaten asal Fraksi Gerindra, Ari Kuswanto mengatakan, tahapan Pilkades serentak dijadwalkan berlangsung pada 13 Maret 2019 dengan diikuti sebanyak 272 desa. Saat ini tahapannya telah memasuki pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Salah satu poin yang dibahas dalam revisi adalah persyaratan anggota BPD ketika mendaftarkan diri. Mereka tidak boleh cuti dari jabatan BPD, melainkan langsung mengundurkan diri. Ini berbeda dengan anggota TNI atau Polri yang boleh mengambil cuti,” pungkasnya.